Komisi VII DPR meminta PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tbk menyampaikan masterplan penutupan lahan pasca tambang dan disampaikan ke Komisi VII DPR RI.

Demikian Kesimpulan RDP Komisi VII DPR dengan Dirut PT Bukit Asam Milawarma, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial,di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (7/2).

Selain itu, Komisi VI DPR meminta PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) agar melakukan kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam hal pemetaan lokasi tambang, dan lokasi wilayah pengembangan untuk meminimalkan kasus tumpang tindih lahan dikemudian hari.

"Komisi VII DPR juga dapat menerima laporan Kinerja PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) tahun 2012 dan diharapkan kinerja keuangan lebih ditingkatkan lagi pada tahun 2013," ujar Achmad Fahrial membacakan butir kesimpulan dihadapan Direksi PT.Bukit Asam dan Anggota Dewan.

RDP tersebut secara garis besar membahas evaluasi kinerja tahun 2012 dan Rencana Kerja tahun 2013 antara lain sebagai berikut : kinerja perusahaan terkait produksi, penjualan, laba, cadangan, komposisi penerimaan negara, ketersediaan pasokan untuk pembangkit, pengembangan briket batubara, rencana pengembangan usaha termasuk rencana akuisisi dan rencana pembangunan PLTU 2x 600 MW mulut tambang di Peranap, pengelolaan lingkungan hidup dan reklamasi pasca tambang termasuk dana jaminan reklamasi, CSR, CD dan Tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL). (si)/foto:iwan armanias/parle.